<![CDATA[Perkembangan Artificial Intelligencedalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong perubahan terhadap mekanisme pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkembangan demokrasi digital di Indonesia. Perkembangan tersebut yang belum diikuti oleh pengaturan hukum administrasi yang secara komprehensif mengatur kedudukan. Mulai dari batas penggunaan, maupun keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipengaruhi oleh Artificial Intelligence. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara pada era Artificial Intelligencedalam Perkembangan Demokrasi Digital di Indonesia serta merumuskan model rekonstruksi hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan statute approach, conceptual approach, comparative approach, dan case approach. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan kekosongan norma serta merumuskan konstruksi hukum yang sesuai dengan perkembangan administrasi pemerintahan berbasis Artificial Intelligence.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara di Indonesia belum mengakomodasi penggunaan Artificial Intelligencesecara memadai sehingga masih terdapat kekosongan norma mengenai legalitas, transparansi algoritma, audit sistem, mekanisme pengawasan, serta pembagian pertanggungjawaban hukum. Rekonstruksi konsep Keputusan Tata Usaha Negara perlu dilakukan melalui penguatan prinsip negara hukum, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penerapan model Human in the Loop, Human on the Loop, dan Human in Command, pengaturan prinsip Explainable Artificial Intelligencedan Algorithmic Accountability, serta penyempurnaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan regulasi Perkembangan Demokrasi Digital.]]>
