<![CDATA[Tanah memiliki peran penting terhadap stabilitas kehidupan masyarakat yang menciptakan intensitas transaksi jual beli menuntut kepastian hukum yang jelas. Setiap proses perahlian hak atas tanah mensyaratkan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar pembuktian dan pendaftaran hak secara resmi tetapi terdapat pelanggaran berupa pemalsuan data dan dokumen yang menyebabkan catat nya akta otentik serta memicu sengketa pertanahan termasuk kasus yang terjadi di wilayah Bandar Lampung. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan untuk mengkaji secara mendalam bentuk tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah dan akta tersebut terbukti mengandung unsur pemalsuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi Pustaka, setelahnya data diolah dengan menggunakan metode pengolahan data, yaitu: pemeriksaan, penandaan rekontruksi, serta sistematika data. Menganalisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dapat dimintai pertanggung jawaban secara adimistratif, perdata maupun pidana apabila terbukti lalai atau terlibat dalam tindakan pemalsuan akta. Akibat hukum dari pemalsuan tersebut meliputi pembatalan akta melalui putusan pengadilan dan penghapusan sertifikat yang diterbitkan atas dasar akta tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas PPAT guna mencegah timbulnya sengketa dan menjaga kepastian hukum dapat pertanahan nasional.]]>
