<![CDATA[Perubahan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menegaskan kedudukan direksi BUMN sebagai organ korporasi dan bukan sebagai penyelenggara negara, sehingga menimbulkan pergeseran cara pandang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya melalui analisis ketentuan yang mengatur kedudukan direksi, serta membandingkannya dengan pengaturan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis perubahan status direksi BUMN terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk pemaknaan unsur kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2025 menggeser pendekatan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dari penilaian yang bertumpu pada status jabatan menuju penilaian yang menekankan pada adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan ini menuntut penegak hukum untuk membedakan secara lebih jelas antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan koruptif, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional tanpa menghambat kinerja BUMN sebagai entitas bisnis negara.]]>
