<![CDATA[Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dibentuk sebagai landasan hukum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemanfaatan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 berdasarkan teori kemanfaatan Jeremy Bentham. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 telah mencerminkan nilai kemanfaatan karena bertujuan menciptakan ketertiban umum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memperkuat dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan daerah. Selain itu, perda ini tidak hanya mengedepankan pendekatan represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga menekankan upaya preventif, pembinaan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Meskipun demikian, kemanfaatan perda masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan perda secara berkelanjutan diperlukan agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara optimal.]]>
