<![CDATA[Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menuntut adanya kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hak politik warga negara. Dalam sistem Pemilu Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui mekanisme Adjudikasi, dengan putusan yang secara normatif dinyatakan bersifat final dan mengikat. Permasalahan Penelitian: (1) Apa faktor kelemahan dalam penerapan kekuatan hukum final dan mengikat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan calon legislatif (Studi Putusan Sengketa Proses Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur, Nomor 001/PS/BWSL.LPT.08.06/ IX/2018)? (2) Upaya hukum apa yang dapat ditempuh kepada pihak yang bersengketa dikaitkan dengan kekuatan hukum Putusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bersifat final dan mengikat? Metode penelitian : yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data skunder dan primer, prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kekuatan hukum final dan mengikat Putusan Bawaslu masih menghadapi berbagai faktor kelemahan, antara lain ketidakjelasan posisi Bawaslu dalam sistem peradilan, tekanan tahapan dan waktu Pemilu, dominannya karakter administratif penyelenggaraan Pemilu, serta lemahnya mekanisme sanksi terhadap ketidakpatuhan. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa setelah Putusan Adjudikasi Bawaslu, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Kasasi Mahkamah Agung.]]>
