<![CDATA[Pengawasan perdagangan aset keuangan digital di Indonesia setelah kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto beraliih dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas kepada Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan tersebut menandai perubahan paradigma hukum dari rezim perdagangan komoditi menuju rezim sektor jasa keuangan yang menuntut pengawasan berbasis risiko, kepastian perizinan, tata kelola penyelenggara, dan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini meliputi konstruksi hukum peralihan kewenangan, implikasinya terhadap status legal penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, serta efektivitas model perlindungan konsumen dalam ekosistem aset digital yang bercirikan volatilitas tinggi, asimetri informasi, risiko teknologi, dan promosi digital yang masif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kelembagaan, dan kasus/fenomena sosial. Artikel ini berargumen bahwa peralihan kewenangan kepada OJK tidak boleh dipahami sekadar sebagai perubahan administratif, melainkan sebagai rekonstruksi kelembagaan pengawasan pasar digital yang memerlukan integrasi antara perizinan, pengawasan perilaku pasar, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan koordinasi lintas otoritas. Artikel ini merekomendasikan model pengawasan aset keuangan digital yang berbasis risiko, terintegrasi, adaptif terhadap inovasi teknologi, serta berorientasi pada akuntabilitas platform dan perlindungan konsumen.]]>
