<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi kebijakan pajak antara pemerintah pusat dan daerah melalui studi kasus Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 1 Tahun 2024. Menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan sinkronisasi kebijakan pajak serta kontribusi perda tersebut terhadap optimalisasi pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap regulasi perpajakan nasional dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 1 Tahun 2024 telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sinkronisasi ini diwujudkan melalui penyesuaian tarif, serta digitalisasi sistem pemungutan pajak yang mendukung peningkatan transparansi dan efisiensi. Meskipun demikian, hambatan masih ditemukan, seperti rendahnya literasi pajak masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika kebijakan antara pusat dan daerah. Pembahasan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan dari pemerintah pusat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Perda Kuningan No. 1 Tahun 2024 memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan contoh positif dari sinkronisasi kebijakan fiskal yang adaptif terhadap kebutuhan lokal namun tetap sesuai dengan arahan nasional.]]>
