<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Pembangunan berkelanjutan di tingkat desa menjadi salah satu agenda prioritas nasional, sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, pendirian dan pengelolaan BUMDesa memegang peranan krusial. Tetapi, masih banyak BUMDesa yang belum memperoleh status badan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum atas kepemilikan dan perlindungan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum pada penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil pada penelitian ini menujukkan status badan hukum menjadi prasyarat fundamental dalam menjamin pemisahan kekayaan antara desa dan BUMDesa, memperjelas legal standing dalam perikatan dengan pihak ketiga, serta memperkuat perlindungan hukum secara preventif dan represif. Sebaliknya, BUMDesa yang belum berbadan hukum tidak dapat dipastikan kedudukannya dan berada dalam ketidakpastian hukum karena belum diakui sebagai subjek hukum yang mandiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap aset BUMDesa yang belum berbadan hukum pasca PP No. 11/2021 hanya bersifat preventif dan administratif. Ketiadaan status badan hukum juga berimplikasi pada risiko pertanggungjawaban pribadi pengurus dan ketidakpastian transaksi dengan pihak ketiga.]]>
