<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implikasi pemenuhan hak narapidana terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Kajian ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan sosiologis diterapkan untuk melihat realitas sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian membuktikan adanya korelasi positif antara pemenuhan hak dan keberhasilan pembinaan. Lapas Kelas IIB Jombang berupaya memenuhi hak dasar dan bersyarat narapidana. Pemenuhan hak ibadah, kesehatan, dan pendidikan berimplikasi langsung pada peningkatan partisipasi narapidana. Narapidana menjadi lebih disiplin dan termotivasi mengikuti program pembinaan kepribadian serta kemandirian.Namun, pelaksanaan pembinaan belum mencapai tingkat optimal. Peneliti menemukan berbagai kendala struktural di lapangan. Hambatan utama meliputi kondisi overkapasitas yang parah. Keterbatasan jumlah petugas pembina juga menjadi masalah. Alokasi anggaran kegiatan pembinaan sangat terbatas. Sarana fisik dan fasilitas pendukung kurang memadai.Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hak narapidana adalah penentu utama keberhasilan pembinaan. Kegagalan pemenuhan hak menghambat proses rehabilitasi dan integrasi sosial. Pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah taktis. Kementerian terkait juga harus meningkatkan kapasitas kelembagaan pemasyarakatan. Penambahan sumber daya manusia serta perbaikan infrastruktur mutlak diperlukan. Langkah ini sangat penting agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara maksimal bagi seluruh masyarakat luas.]]>
