<![CDATA[Fikih Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dalam menetapkan titik awal (mabda’) masa ’iddah: fikih Syafi’i menghitungnya sejak lafaz talak diucapkan, sedangkan KHI menghitungnya sejak putusan Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah berkekuatan hukum tetap. Perbedaan ini secara empiris belum banyak diteliti di wilayah yang tradisi fikih Syafi’inya masih kuat seperti Aceh Utara. Artikel ini bertujuan mengungkap bagaimana kontestasi kedua norma tersebut dipraktikkan sebagai living law, faktor-faktor yang membuat salah satunya lebih dominan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan pascaperceraian. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris beraliran antropologi hukum, dengan data primer dari wawancara mendalam terhadap delapan informan (lima perempuan pelaku ’iddah dan tiga laki-laki pelaku syibhul ’iddah) di Kabupaten Aceh Utara, dianalisis menggunakan lensa living law Eugen Ehrlich dan semi-autonomous social field Sally Falk Moore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi kedua norma tidak berwujud benturan terbuka, melainkan dualisme fungsional: fikih Syafi’i dipedomani secara batin sebagai penanda dimulainya ’iddah, sedangkan KHI dipatuhi sebatas syarat administratif negara. Dominasi fikih Syafi’i secara batin dibentuk oleh enam faktor yang saling berkelindan otoritas ulama, pendidikan dayah, tekanan sosial-budaya, rendahnya literasi hukum negara, kemudahan akses kelembagaan, dan kebijakan daerah. Dualisme ini menyisakan risiko ketidakpastian hukum berupa kaburnya status perkawinan, nafkah ’iddah, pencatatan nikah, dan status nasab, yang secara tidak proporsional membebani perempuan.]]>
