Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Siti Nuraisyah; Dekar Urumsah
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14046

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal Provinsi Papua di tengah perubahan kebijakan fiskal dan dinamika pemekaran wilayah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sumber penerimaan yang strategis, tetapi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kendaraan tidak daftar ulang, ketidaksesuaian data kepemilikan, kondisi geografis, serta perubahan mekanisme penerimaan melalui Opsen PKB. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas strategi optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dalam meningkatkan PAD. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi PKB dilakukan melalui digitalisasi dan pemutakhiran data kendaraan, pendataan Kendaraan Tidak Daftar Ulang (KTDU), Operasi Zebra bersama instansi terkait, serta penagihan aktif. Sementara itu, optimalisasi BBNKB diarahkan pada peningkatan tertib administrasi melalui sosialisasi, pendekatan kepada showroom kendaraan bekas, program relaksasi atau pemutihan pajak, dan pemblokiran kendaraan yang belum melakukan balik nama. Realisasi PKB tahun 2025 mencapai 121,14% dari target, sedangkan realisasi BBNKB mencapai 92,80%. Strategi terintegrasi tersebut mendukung akurasi basis data, kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi penerimaan daerah di tengah penerapan Opsen dan pemekaran wilayah.