<![CDATA[Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari, namun menghadapi persoalan serius terkait lemahnya penerapan regulasi keselamatan transportasi laut. Kecelakaan kapal cepat Fastboat Bali Dolphin Cruise 2 pada Juli 2025 menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan regulasi keselamatan pariwisata maritim antara Indonesia dan Singapura dalam kaitannya dengan standar internasional seperti International Maritime Organization (IMO), Safety of Life at Sea (SOLAS), dan pedoman World Tourism Organization (UNWTO). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis komparatif berdasarkan kajian literatur, regulasi nasional, serta studi kasus insiden Fastboat Bali Dolphin Cruise 2. Analisis data dilakukan dengan metode analisis komparatif tematik yang membandingkan lima aspek utama: kerangka hukum, standar teknis kapal, sertifikasi awak kapal, pengawasan keselamatan, serta investigasi kecelakaan laut. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi keselamatan maritim Indonesia masih rendah dan belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional, terutama dalam hal pengawasan teknis, sertifikasi awak kapal, dan koordinasi antarotoritas, sedangkan Singapura berhasil mengintegrasikan seluruh kerangka keselamatannya di bawah Maritime and Port Authority (MPA) yang secara disiplin menerapkan konvensi Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi tata kelola keselamatan pariwisata maritim Indonesia agar mampu memenuhi standar IMO dan SOLAS serta memperkuat reputasi pariwisata bahari nasional di tingkat global. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa keberlanjutan pariwisata maritim dapat didukung oleh sistem pemantauan terintegrasi dan kepatuhan terhadap standar internasional.]]>
