<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan selama periode 2020-2024. Meskipun pemerintah daerah secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih ditemukan berbagai permasalahan substantif dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta analisis dokumentasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan LKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan BPK terkonsentrasi pada empat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 07 tentang Aset Tetap, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAP 05 tentang Persediaan. Temuan yang bersifat berulang dari tahun ke tahun mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kepatuhan formal yang tercermin dari opini WTP dengan kualitas substantif LKPD, sehingga diperlukan penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Kata Kunci : Temuan BPK, Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Opini Audit]]>
