Partisipasi politik pada masyarakat adat tidak memadai apabila hanya dibaca melalui tingkat kehadiran pemilih, karena norma kolektif, otoritas adat, musyawarah, serta hubungan selektif dengan negara ikut membentuk praktik kewargaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dan kearifan lokal berkontribusi terhadap penguatan demokrasi pada masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Artikel mengadaptasi logika studi kasus dan orientasi tematik penelitian Nastain dan Aminuddin mengenai komunitas Samin, tetapi tidak memindahkan atribut budaya Samin ke konteks Baduy. Karena tidak tersedia data wawancara lapangan Baduy yang diberikan untuk penyusunan naskah ini, basis empiris penelitian berupa studi kasus kualitatif berbasis dokumen dengan korpus 12 sumber akademik dan institusional yang dipilih secara purposif, terbit 2014–2026, dan membahas partisipasi politik Baduy, tata kelola adat, hak pilih, kearifan lokal, serta relasi adat–negara. Data dianalisis melalui pengodean tematik, triangulasi dokumen, dan pemetaan frekuensi deskriptif. Hasil pengodean menunjukkan bahwa kepatuhan adat/pikukuh (10 dari 12 dokumen), partisipasi elektoral (8/12), kepemimpinan adat sebagai mediator (8/12), adaptasi selektif terhadap negara dan modernisasi (7/12), serta musyawarah/konsensus (6/12) merupakan tema paling dominan. Temuan menunjukkan bahwa penguatan demokrasi bekerja melalui model yang tertanam dalam komunitas: kearifan lokal membentuk institusi adat; institusi adat memediasi deliberasi dan hubungan eksternal; partisipasi berlangsung melalui jalur elektoral, komunal, representasional, dan pengawasan; sedangkan legitimasi demokrasi bergantung pada penghormatan terhadap otonomi budaya dan hadirnya representasi substantif. Demokrasi Baduy lebih tepat dipahami sebagai kewargaan yang dinegosiasikan dan tertanam secara kultural, bukan pilihan biner antara berpartisipasi dan mengisolasi diri.