<![CDATA[Permasalahan yang muncul dari kawin hamil tidak hanya terkait dengan perbuatan zina, tetapi juga status pernikahan pasca-kejadian, nasab anak, dan kewarisan dalam hukum Islam. Istilah "kawin hamil" masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh karena konotasinya yang negatif. Legalisasi kawin hamil dianggap mendorong terjadinya hubungan intim sebelum akad nikah yang sah. Bagi janda, hamil setelah menikah sah-sah saja, tetapi Islam menetapkan masa iddah bagi wanita hamil hingga melahirkan untuk menghindari percampuran keturunan dan masalah hukum baru terkait nasab dan warisan. Bagi gadis yang hamil, kehamilannya dianggap hasil hubungan gelap atau zina dan sering ditutupi dengan pernikahan. Penelitian tentang persepsi teologis masyarakat Tembung terhadap kawin hamil ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian menemukan beberapa kondisi masyarakat dalam menyikapi hukum kawin hamil. Kelompok pertama mengetahui hukum dalam fiqh atau KHI, kelompok kedua mengetahui hukum dalam fiqh tapi tidak tahu KHI, dan kelompok ketiga tidak tahu hukum dalam fiqh atau KHI. Masyarakat Desa Bandar Setia tidak memahami pendapat hukum dalam KHI yang menyatakan tidak perlu menikah lagi bagi suami istri yang sudah melahirkan anak. Secara teologis, masyarakat Desa Bandar Setia memiliki paham teologis Asy’ariyah dan Maturidiah (Ahlussunnah Wal Jama’ah) yang membuat mereka beranggapan bahwa menikah kembali setelah anak dilahirkan dapat menjaga diri dan keluarga dari dosa masa lalu. Perbedaan pandangan masyarakat dengan hukum dalam KHI menunjukkan bahwa masyarakat ingin menerapkan asas kehati-hatian dalam praktik keagamaan, tetapi tidak berdasarkan pengetahuan tentang aturan dalam fikih atau KHI, melainkan persepsi teologis mereka. Kata Kunci: Persepsi Teologis, Hukum Kawin Hamil, Tembung, Bandar Setia]]>
