Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IPTEKIN : Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi
Fajar Budiman
Bappeda Provinsi Riau
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Sinergi Antartingkatan Pemerintahan dalam Penghapusan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti Fajar Budiman
Iptekin Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68588/iptekin.v8i1.150

Abstract

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis dalam segitiga pertumbuhan IMS-GT, namun mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau (23,15% pada 2024) dan menempati peringkat ke-45 secara nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan kebijakan pengentasan kemiskinan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional. Metode yang digunakan adalah comparative policy analysis terhadap dokumen RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Riau 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025–2029, serta analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk identifikasi akar masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah utama adalah rendahnya kualitas pembangunan manusia. Ditemukan bahwa sinergi program penghapusan kemiskinan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal selaras dengan arah kebijakan pemerintah atasan. Selain itu, teridentifikasi inefisiensi alokasi fiskal di mana 32,23% anggaran terserap untuk kemiskinan namun belum efektif menurunkan angka secara signifikan. Kesimpulan studi ini merekomendasikan perlunya mekanisme formal "Rencana Sinergi Pendanaan" sesuai UU HKPD untuk mengintegrasikan sumber daya lintas tingkatan pemerintahan guna mengatasi beban fiskal daerah dan meningkatkan efektivitas intervensi program.
Co-Authors