<![CDATA[Ketersediaan modal awal yang besar merupakan salah satu alasan mengapa investasi di sektor perkeretaapian sulit dikembangkan, khususnya di Indonesia. Alternatif pembiayaan yang telah terbukti secara internasional adalah skema Land Value Capture (LVC). Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kontribusi potensi nilai earmarks dari skema LVC dengan mekanisme pengelolaan tax increment financing (TIF) tersebut terhadap nilai subsidi tarif/Public Service Obligation (PSO). Rute New Jakarta Loopline (NJL) ditetapkan sebagai wilayah studi untuk pengumpulan data. Untuk keperluan analisis, khususnya dalam pengembangan model peramalan harga lahan, digunakan Hedonic Pricing Method (HPM) sebagai acuan model persamaan harga lahan. Sesuai dengan tujuan penelitian, potensi Value Capture (VC) dihitung berdasarkan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per bidang pada setiap stasiun, sebelum dan sesudah simulasi pengembangan kawasan. Nilai Earmarks dihitung berdasarkan asumsi bahwa seluruh jumlah VC dialokasikan sepenuhnya untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan di sekitar stasiun dengan berbagai klasifikasi lahan akan menghasilkan nilai earmarks yang lebih tinggi. Selanjutnya, total earmarks sangat bergantung pada kreativitas dan kewirausahaan pemerintah dan badan usaha dalam memonetisasi aset di sekitar infrastruktur publik. Akhirnya, untuk mengurangi subsidi tarif/Public Service Obligation (PSO), tidak cukup hanya mengandalkan satu sumber saja, seperti skema LVC-TIF, tetapi masih diperlukan metode pembiayaan inovatif lainnya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah.]]>
