<![CDATA[Akses terhadap keadilan, yang dijamin oleh UUD 1945, diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalammendapatkan bantuan hukum, terutama bagi orang miskin dan rentan di daerah pedesaan. Dengan mayoritaswilayah desa, Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi kekurangan layanan hukum, tingkat literasi hukum yangrendah, dan kurangnya informasi tentang mekanisme bantuan hukum. Untuk menangani situasi ini,pemerintah mendirikan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, juga dikenal sebagai Posbankum, yangberoperasi sebagai layanan hukum lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimanasosialisasi Posbankum Desa berhasil meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat rentan terhadaplayanan bantuan hukum di Sulawesi Tengah serta untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhikeberhasilan sosialisasi tersebut. Metode partisipatif deskriptif-kualitatif digunakan untuk melakukankegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat dan aparatur desa, termasuk mahasiswa magang. Hasilpenyelidikan menunjukkan bahwa sosialisasi Posbankum Desa dapat meningkatkan kesadaran danpemahaman masyarakat tentang keberadaan, fungsi, dan prosedur layanan bantuan hukum. Ini juga dapatmemperkuat peran aparatur desa sebagai perantara layanan hukum. Meskipun demikian, kurangnyapengetahuan hukum, keterbatasan waktu, dan kendala teknis di daerah terpencil terus menghambatsosialisasi. Potensi dari upaya ini adalah untuk meningkatkan akses ke keadilan dan mengubah carapenyelesaian masalah hukum masyarakat desa. Untuk mencapai hal ini, pelaksanaan yang berkelanjutan danterintegrasi memerlukan penguatan kapasitas lokal.]]>
