Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya memerlukan penerapan ketentuan pidana, tetapi juga ketepatan proses penyidikan dan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penegakan hukum pidana terhadap perkara KDRT yang ditangani oleh Polres Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta mengidentifikasi upaya pencegahan dan penanganannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tiga penyidik, satu korban, dan satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen perkara dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris, proses penyidikan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui penerimaan laporan, pemeriksaan saksi dan pihak yang disangka melakukan tindak pidana, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum, serta penilaian terhadap unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Analisis terhadap perkara menunjukkan bahwa keterangan pihak terkait, bukti hubungan perkawinan, dan hasil pemeriksaan medis menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum pada tahap penyidikan. Penanganan KDRT di wilayah penelitian juga mencakup upaya preventif dan pelayanan korban melalui sosialisasi hukum, peran Bhabinkamtibmas, pelayanan Unit PPA, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan lembaga terkait. Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum KDRT memerlukan keterpaduan antara ketepatan pembuktian, penerapan unsur tindak pidana, dan perlindungan korban. Karena penelitian berfokus pada satu perkara, hasil penelitian ditempatkan sebagai studi kasus dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh penanganan KDRT di Polres Rejang Lebong.