M. Elfan Kaukab
Hubungan Internasional Program Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DILEMA POLITIK LUAR NEGERI AUSTRALIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA Skolastika G. Maing; M. Elfan Kaukab
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Vol. 8 No. 1 (2021): January
Publisher : Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/ppkm.v8i1.1529

Abstract

Australia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi Tahun 1951 sehingga mewajibkan Australia menerapkan prinsip Non-Refoulement dan mengharuskan Australia bersikap simpati dan membuka wilayahnya untuk pengungsi dan pencari suaka dari negara lain. Tulisan ini membahas perkembangan kebijakan politik luar negeri Australia yang semakin sensitif terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan yang menerapkan prinsip Non-Refoulement kemudian berkembang menjadi kebijakan sekuritisasi migrasi. Dilema kebijakan ini terkait karakteristik pemimpin nasional serta orientasi ideologis yang dianutnya. Pada umumnya Pendana Menteri dari Partai Buruh lebih progresif terhadap para pengungsi dan pencari suaka, dibandingkan kebijakan Perdana Menteri dari Partai Liberal yang konservatif. Australia juga sangat memperhitungkan dinamika lingkungan eksternal khususnya yang berkaitan dengan situasi keamanan regional di Asia Tenggara. Kebijakan Australia yang dianggap bertentangan dengan prinsip Non-Refoulement menuai banyak kritik dari dunia internasional.
DIPLOMASI JEPANG-INDONESIA: KERJASAMA PENANGGULANGAN AIR LIMBAH DI JAKARTA Lalu Radi Myarta; M. Elfan Kaukab
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Vol. 8 No. 1 (2021): January
Publisher : Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/ppkm.v8i1.1530

Abstract

Di Jakarta kepadatan penduduk, perkantoran, dan industri semangkin meningkat, namun tidak didukung dengan perkembangan infrastruktur dalam pengelolahan air limbah yang memadai. Untuk membangun pengelolahan air limbah, terjadi nota kesepakatan antara Jepang dan Indonesia dalam pembangunan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) di Jakarta. Nota kesepahaman tersebut berupa bantuan modal yang digelontorkan oleh Jepang melalui program bantuan luar negerinya yaitu Japan International Coorporation Agency (JICA). Sehingga bantuan tersebut menjadi landasan penelitian ini yang bertujuan untuk menelisik lebih jauh mengapa Jepang mengalokasikan dana bantuan lunak kepada Indonesia dalam upaya penanggulangan air limbah di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola eksplanatif dan analisis data sekunder yang kredibel, penelitian ini menemukan bahwa suatu bantuan bukanlah semata-mata bersifat altruistik, melainkan menggandeng kepentingan, oleh karena itu penelitian ini menemukan bahwa bantuan Jepang menggandeng beberapa kepentingan, yaitu politik, ekonomi, kemanusiaan serta adanya kontruksi opini dikawasan negara penerima bantuan.