<![CDATA[Kawasan perbatasan memiliki arti strategis bagi kedaulatan negara, keamanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan jalan sejajar perbatasan menjadi salah satu prioritas utama untuk membuka keterisolasian dan memperkuat kehadiran negara. Namun, hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan pembangunan yang diusulkan dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan hasil koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah selama periode 2020–2024, dari total usulan pembangunan jalan sejajar perbatasan sepanjang 1.145,09 km, hanya sekitar 468 km atau 38% yang dapat direalisasikan, sehingga terdapat kesenjangan sebesar 677,09 km atau 62% dari total usulan. Kertas kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kesenjangan antara usulan dan realisasi pembangunan jalan sejajar perbatasan, dengan menelusuri faktor-faktor pada tahap perencanaan, penetapan prioritas, pemrograman, penganggaran, koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah, hingga pengawalan pelaksanaan. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis data sekunder hasil koordinasi dan evaluasi pembangunan periode 2020–2024. Hasil analisis mengidentifikasi enam faktor penyebab utama, yaitu belum seluruh usulan daerah terjemahkan menjadi program K/L, ketidaksinkronan prioritas pusat dan daerah, hasil koordinasi yang belum terkawal hingga tahap penganggaran, kesiapan teknis usulan yang belum memadai, serta dukungan pendanaan yang belum berkesinambungan. Kertas kebijakan ini menyimpulkan bahwa akar masalah utama bukan pada keterbatasan anggaran maupun kapasitas fisik semata, melainkan pada belum optimalnya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang menghubungkan kebutuhan daerah, prioritas nasional, program K/L, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pembangunan jalan sejajar perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan.]]>
