Fatika Damayanti
Universitas Islam Balitar

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Administrasi Publik dan Perilaku Organisasi dalam Penguatan Tata Kelola Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Gedog Ulva Roifatul Lailin; Fatika Damayanti
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7883

Abstract

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui kebijakan pemerintah belum selalu diikuti kapasitas operasional yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses administratif, perilaku organisasi, implikasinya terhadap tata kelola, serta strategi penguatan KKMP Gedog. Studi kasus deskriptif kualitatif dilakukan di Kelurahan Gedog, Kota Blitar, pada Mei–Juli 2026. Empat informan dipilih secara purposif, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan lurah. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis melalui kondensasi, penyajian, serta verifikasi kesimpulan; keabsahannya diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan bahwa legalitas, struktur organisasi, RAT, kepemimpinan partisipatif, komitmen, dan komunikasi informal telah membentuk kapasitas awal serta mempercepat koordinasi. Namun, formalisasi tersebut belum diikuti konsistensi data anggota, kelengkapan notulen, keteraturan pencatatan transaksi, rekonsiliasi keuangan, dan pengawasan terdokumentasi. Kegiatan usaha masih terbatas, pendapatan belum menutup beban, dan klasifikasi keuangan belum sepenuhnya konsisten. Temuan ini mengungkap kesenjangan antara kepatuhan formal dan kapasitas operasional. Perilaku kolaboratif tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif apabila keputusan, data, dan transaksi belum diformalkan menjadi informasi yang dapat diverifikasi. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan KKMP Gedog memerlukan standardisasi data dan dokumen, pelatihan berbasis tugas, rekonsiliasi berkala, pengawasan tindak lanjut, evaluasi kelayakan unit usaha, serta pendampingan pemerintah berbasis kebutuhan operasional.