This Author published in this journals
All Journal PETITA
Sarah Adiba
Fakultas Hukum, Universitas Persada Bunda Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

URGENSI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATINAN DALAM PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 277K/TUN/LH/2024) Sarah Adiba; Nurainun Nurainun; Lidiya Putri; Reza Azurma
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9611

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di bidang lingkungan hidup, dengan fokus studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 277K/TUN/LH/2024. Kasus ini bermula dari penerbitan izin persetujuan kelayakan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan pertambangan PT Dairi Prima Mineral, yang memicu sengketa akibat rencana relokasi fasilitas penyimpanan limbah ke wilayah rawan gempa aktif patahan Lae Renun. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KTUN lingkungan hidup oleh pemerintah sering kali mengabaikan aspek mitigasi risiko bencana geologis sekadar demi pemenuhan formalitas administratif. Hal tersebut terbukti dari adanya disparitas putusan di tingkat peradilan tata usaha negara sebelum akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam amarnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan doktrin in dubio pro natura untuk memprioritaskan keselamatan jiwa warga dan perlindungan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang sehat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus diintegrasikan sebagai instrumen pengujian materiil utama dalam setiap kebijakan tata usaha negara yang berisiko tinggi bagi ekologi dan keselamatan publik, guna mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan