This Author published in this journals
All Journal Semarang Law Review
Budi Ispriyarso
Diponegoro University

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

BPHTB dan PPJB Belum Lunas: Problematika Perolehan Hak dalam Perspektif Harmonisasi Hukum Pajak Pertanahan: BPHTB and PPJB: Problems of Rights Acquisition from the Perspective of Tax and Land Law Harmonization Elisa Jeman; Budi Ispriyarso
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.16065

Abstract

The determination of the time at which the Acquisition Duty of Rights on Land and Buildings (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) becomes due in transactions preceded by a Sale and Purchase Binding Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) remains legally problematic when the purchase price has not been fully paid. The legal issue arises from the potential divergence between the regional tax regime, which determines the timing of BPHTB liability based on the acquisition of rights, and Indonesian land law, under which a PPJB generally establishes an obligatory legal relationship without itself transferring title to land. This study aims to analyze the legal basis for determining the time at which BPHTB becomes due in an unpaid PPJB and to examine the consistency of such regulation with the principles governing the transfer of land rights under Indonesian land law. This study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and systematic approaches through an analysis of primary and secondary legal materials. The findings demonstrate that an unpaid PPJB does not, in itself, result in a definitive acquisition of land rights because the transaction has not reached the stage at which the substantive and formal requirements for the transfer of rights have been fulfilled. Accordingly, treating the signing of an unpaid PPJB as the definitive moment at which BPHTB becomes due may create normative tension between the regional tax regime and the legal framework governing the transfer of land rights. This condition may generate legal uncertainty and impose a tax burden on taxpayers when the transaction is subsequently cancelled or does not proceed to the execution of a Sale and Purchase Deed (Akta Jual Beli/AJB). This study proposes a harmonized approach that distinguishes the obligatory legal effects of an unpaid PPJB from the definitive acquisition of land rights as the basis for BPHTB liability. Such harmonization is necessary to strengthen legal certainty, tax fairness, and coherence between regional tax law and Indonesian land law.   Abstrak Penentuan saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam transaksi yang didahului Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) masih menimbulkan persoalan hukum ketika harga jual beli belum dilunasi sepenuhnya. Persoalan tersebut muncul karena terdapat potensi perbedaan antara rezim pajak daerah yang menentukan saat terutangnya BPHTB berdasarkan perolehan hak dan hukum pertanahan nasional yang menempatkan PPJB pada hubungan hukum yang bersifat obligatoir serta belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum penentuan saat terutangnya BPHTB dalam PPJB yang belum lunas serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip peralihan hak atas tanah dalam hukum pertanahan nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistematis melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang belum lunas tidak dengan sendirinya menghasilkan perolehan hak atas tanah secara definitif karena transaksi belum mencapai tahap pemenuhan persyaratan substantif dan formal untuk terjadinya peralihan hak. Oleh karena itu, penempatan penandatanganan PPJB yang belum lunas sebagai momentum definitif timbulnya kewajiban BPHTB berpotensi menimbulkan ketegangan normatif antara rezim pajak daerah dan konstruksi hukum peralihan hak atas tanah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membebani wajib pajak apabila transaksi kemudian dibatalkan atau tidak dilanjutkan pada tahap pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Penelitian ini menawarkan pendekatan harmonisasi yang membedakan akibat hukum obligatoir dari PPJB yang belum lunas dengan perolehan hak atas tanah secara definitif sebagai dasar timbulnya kewajiban BPHTB. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan dalam pemungutan pajak, serta koherensi antara hukum pajak daerah dan hukum pertanahan nasional.