Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah pembentukan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional melalui mekanisme pengadaan dan pengangkatan pegawai yang berbasis merit dan tinjauan hukum islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum ideal pengadaan dan pengangkatan ASN harus didasarkan pada prinsip sistem merit, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta penguatan pengawasan. Pengadaan ASN harus dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga mampu menghasilkan aparatur yang sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, pengangkatan ASN harus dilaksanakan secara objektif berdasarkan kompetensi dan kinerja tanpa adanya intervensi politik maupun praktik nepotisme. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diharapkan mampu memperkuat reformasi birokrasi dan menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pada perspektif hukum islam pengangkatan ASN dalam perspektif hukum Islam harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, kompetensi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan sistem merit dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.