<![CDATA[This article examines the role of the Global Peace Foundation (GPF) as an International Non-Governmental Organization (INGO) in constructing a transnational advocacy network through the One Dream One Korea campaign addressing the issue of Korean Peninsula reunification. The study employs a qualitative approach based on document and literature analysis, drawing on the framework of Transnational Advocacy Networks (TAN), which emphasizes four primary tactics: information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. The findings indicate that GPF has actively developed cross-border networks through international forums, cultural campaigns, and the production of symbolic narratives emphasizing shared identity and peace. Information and symbolic politics play a significant role in expanding the discourse of reunification within global civil society networks. Meanwhile, leverage and accountability politics are manifested primarily in the strengthening of normative commitments and relational ties among non-state actors. These findings suggest that GPF’s transnational advocacy contributes to reinforcing the cultural and normative dimensions of reunification discourse, while its translation into formal state policy processes evolves gradually within broader domestic political and regional geopolitical dynamics. Artikel ini menganalisis peran Global Peace Foundation (GPF) sebagai International Non-Governmental Organization (INGO) dalam membangun jaringan advokasi transnasional melalui kampanye One Dream One Korea terkait isu reunifikasi Semenanjung Korea. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dan literatur dengan kerangka Transnational Advocacy Network (TAN) yang menekankan empat taktik utama: information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GPF secara aktif mengembangkan jaringan lintas negara melalui forum internasional, kampanye budaya, dan produksi narasi simbolik yang menekankan kesatuan identitas dan perdamaian. Taktik information dan symbolic politics berperan dalam memperluas jangkauan wacana reunifikasi pada tingkat masyarakat sipil dan jejaring global. Sementara itu, penerapan leverage dan accountability politics lebih terbatas pada penguatan relasi dan komitmen normatif antar-aktor non-negara. Temuan ini menunjukkan bahwa advokasi transnasional GPF berkontribusi pada penguatan dimensi kultural dan normatif isu reunifikasi, meskipun transformasinya ke dalam ranah kebijakan formal negara berlangsung secara gradual dan bergantung pada dinamika politik domestik dan geopolitik regional.]]>
