<![CDATA[Indonesia taken various efforts to achieve gender equality. One of them is in the political area, with an affirmative action policy related to the representation of women as members of legislature. It is to increase women's representation in decision-making institutions which will have an effective impact on solving women's problems in Indonesia. This research was conducted by literature review method with qualitative descriptive analysis. The studies conducted that there are two main approaches to create gender equality, namely the pragmatic approach and strategic approach. Pragmatic approach related to solving various cases of gender injustice and making legal policies. While the strategic approach as an effort to raise awareness and educate on gender equality and change the cultural structure for all levels of society. An affirmative action was just making policies and not completely solving the problem of gender inequality in Indonesia strategically and not effective enough in creating gender equality in Indonesia. Abstrak Indonesia menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda penting pembangunan melalui berbagai kebijakan, termasuk penerapan kebijakan afirmatif dalam representasi politik perempuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan partai politik mencalonkan paling sedikit 30% perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan afirmatif tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur melalui analisis kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, regulasi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan representasi politik perempuan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori representasi politik Hanna Pitkin dan teori patriarki Joan Acker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif telah meningkatkan representasi politik perempuan, namun belum secara substantif mewujudkan kesetaraan gender. Efektivitas kebijakan masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan kader perempuan yang berkualitas, lemahnya komitmen partai politik dalam proses rekrutmen dan penempatan calon, masih kuatnya budaya patriarki dalam organisasi politik, serta belum optimalnya kapasitas sebagian perempuan terpilih dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif perlu disertai dengan penguatan kapasitas politik perempuan, komitmen kelembagaan partai politik, serta transformasi struktur sosial patriarkal agar tujuan kesetaraan gender dapat diwujudkan secara lebih efektif.]]>
