<![CDATA[This study aims to analyze women's political participation in regional development through the implementation of representative functions in the Regional House of Representatives (DPRK) of West Aceh Regency. The study focuses on how women carry out legislative, budgeting, oversight, and representative functions in supporting regional development, as well as the challenges they encounter in performing these roles. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Gender and Development (GAD) theory proposed by Caroline Moser. The findings reveal that female members of the DPRK contribute to regional development by accommodating and articulating public aspirations, participating in discussions on development programs within their respective commissions, exercising oversight functions, and engaging in policy deliberations related to public health, social welfare, community empowerment, and the protection of vulnerable groups. These representative functions are carried out based on institutional responsibilities assigned through commissions and electoral constituencies rather than gender identity. Nevertheless, women continue to face challenges stemming from patriarchal culture, gender stereotypes, and public perceptions that question women's leadership capacity, which affect their political participation within the legislative institution. Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi politik perempuan dalam pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi representasi di DPRK Kabupaten Aceh Barat. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi masyarakat serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori Gender and Development (GAD) yang dikembangkan oleh Caroline Moser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRK perempuan berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui penyerapan dan penyampaian aspirasi masyarakat, pembahasan program pembangunan sesuai bidang komisi, pelaksanaan fungsi pengawasan, serta keterlibatan dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan. Pelaksanaan fungsi representasi tersebut dilakukan berdasarkan pembagian tugas kelembagaan sesuai komisi dan daerah pemilihan, bukan berdasarkan identitas gender. Meskipun demikian, perempuan masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, stereotip gender, serta persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan yang memengaruhi partisipasi politik mereka dalam lembaga legislatif.]]>
