Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Konstitusi
Aries Harianto
Universitas Jember, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Pekerja Alih Daya pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Elyta Gevy Agustin; Aries Harianto; Eddy Mulyono
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i2.25474

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki amanat untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan telah diwujudkan dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dengan tujuan menjamin terpenuhinya dasar hidup yang layak bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya, sebuah perusahaan yang memperkerjakan pekerja alih daya mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan ini. Namun, faktanya masih banyak perusahaan dengan sengaja mengabaikan hak pekerja alih daya walaupun ada ketentuan tentang sanksi. Pokok pembahasan ini membahas pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menjadi dasar kewajiban perusahaan tersebut, kemudian dihubungkan dengan putusan MK nomor 82/PUU-X/2012 yang menghasilkan putusan bahwa pasal 15 ayat (1) UU BPJS ditetapkan berlaku dengan konstitusional bersyarat karena dimaknai meniadakan hak pekerja alih daya atas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Kata Kunci: Hak Pekerja Alih Daya; Jaminan Sosial; Ketenagakerjaan.The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has a mandate to develop a social security system and this has been realized by establishing the Employment Social Security Administering Body (BPJS Employment) contained in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS Law). With the aim of ensuring that a decent standard of living is met for all workers and their family members, a company that employs outsourced workers has an obligation to register its workers in the BPJS Employment program. However, the fact is that many companies still deliberately ignore the rights of outsourced workers even though there are provisions regarding sanctions. The main topic of this discussion is discussing article 15 paragraph (1) of the BPJS Law which is the basis for the company's obligations, then connected to the Constitutional Court decision number 82/PUU- interpreted as negating the right of outsourced workers to participate in BPJS Employment.Keywords: Outsourced Workers' Rights; Social Security; Employment.
Prinsip Perlindungan Hukum Pekerja atas Pengurangan Upah di Masa Pandemi Covid 19 Mega Surya Mahar Dika; Aries Harianto
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i2.25736

Abstract

Pandemi COVID 19 mengakibatkan sebagian besar Pengusaha dipaksa untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan usahanya. Ini berarti akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengurangan para pekerjanya. Hal ini juga memaksa pekerja untuk Work From Home (WFH) atau tidak bekerja sama sekali. Ini berarti berkurangnya atau terhentinya sumber nafkah pekerja dan keluarganya. Akibat Pandemi COVID 19, bagi Pemerintah Pemutusan Hubungan Kerja adalah bertambahnya jumlah pengangguran yang dapat menimbulkan keresahan social. Ini berarti berkurangnya atau terhentinya sumber nafkah pekerja dan keluarganya. Akibat Pandemi COVID 19, bagi Pemerintah Pemutusan Hubungan Kerja adalah bertambahnya jumlah pengangguran yang dapat menimbulkan keresahan sosial.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengurangan Upah, Pandemi Covid 19.The COVID-19 pandemic has resulted in most entrepreneurs being forced to stop or reduce their business activities. This means that there will be Termination of Employment or reduction of its workers. It also forces workers to work from home (WFH) or not work at all. This means reduced or stopped sources of livelihood for workers and their families. As a result of the COVID-19 Pandemic, for the Government, termination of employment is an increase in the number of unemployed which can cause social unrest. This means reduced or stopped sources of livelihood for workers and their families. As a result of the COVID-19 Pandemic, for the Government, termination of employment is an increase in the number of unemployed which can cause social unrest.Keywords: Legal Protection, Wage Reduction, Pandemic Covid 19.
Co-Authors Eddy Mulyono Elyta Gevy Agustin Mega Surya Mahar Dika