<![CDATA[Krisis iklim global mengakibatkan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menciptakan dorongan terhadap penerapan green constitution sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi memaknai prinsip keberlanjutan, serta bagaimana peraturan turunannya mencerminkan prinsip tersebut. Menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun prinsip keberlanjutan tercermin dalam beberapa pasal konstitusi seperti Pasal 28H(1), 33(3), dan 33(4) UUD NRI 1945, serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaannya dalam peraturan turunan seperti UU Cipta Kerja masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip tersebut. Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen keberlanjutan melalui sejumlah putusan strategis, namun pembentukan peraturan perundang-undangan masih kerap mengesampingkan aspek keberlanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip keberlanjutan dalam konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan turunannya. The global climate crisis has forced countries, including Indonesia, to strengthen their commitment to the principle of sustainability. In the context of constitutional law, this has created an urge for the implementation of a green constitution as a manifestation of protection for constitutional rights to a healthy environment. This study aims to explore the extent to which the Indonesian constitution and the Constitutional Court as the interpreter of the constitution interpret the principle of sustainability, and how its derivative regulations reflect this principle. Using a normative approach with the method of analyzing laws and regulations and a conceptual approach, this study found that although the principle of sustainability is reflected in several articles of the constitution such as Articles 28H(1), 33(3), and 33(4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as a number of decisions of the Constitutional Court, its implementation in derivative regulations such as the Job Creation Law is still not fully in line with this principle. This study recommends the application of the principle of sustainability in the constitution in the decisions of the Constitutional Court and its derivative laws and regulations.]]>
