<![CDATA[Proses Pemilihan Kepala Daerah merupakan momen krusial yang menentukan legitimasi pemerintahan daerah. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tentunya mengalami dinamika peraturan, salah satunya mengenai batas calon kepala daerah dan wakilnya. Artikel ini membahas dinamika regulasi Pemilihan Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 yang memperbaharui ketentuan mengenai syarat usia calon. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang merujuk pada analisis kasus yang dipandang dari sudut pandang hukum dan aspek-aspek yang melatarbelakanginya. Analisis dalam artikel ini juga ditinjau dari konteks politik, perspektif demografi, pengaruh hukum, dan konstitusi, serta kualitas pemimpin dan implikasi jangka panjang. Putusan Mahkamah Agung yang menjadi bahan kajian dalam artikel ini memicu kontroversi dan kritikan dari berbagai pihak yang menganggap bahwa putusan ini cacat hukum dan hanyalah modus operandi, serta nalar Mahkamah Agung yang tidak wajar. Untuk itu, penulisan artikel ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih mengenai dinamika perubahan peraturan pilkada di Indonesia serta implikasinya terhadap praktek demokrasi. The Regional Head Election process is a crucial moment that determines the legitimacy of regional government. The Regional Head Election in Indonesia certainly experiences regulatory dynamics, one of which is regarding the limits of regional head and deputy regional head candidates. This article discusses the dynamics of Regional Head Election regulations after the Supreme Court Decision Number 23/P/HUM/2024 which updates the provisions regarding the age requirements of candidates. This article uses a normative legal method with a conceptual approach that refers to case analysis viewed from a legal perspective and the aspects that underlie it. The analysis in this article is also reviewed from a political context, demographic perspective, legal and constitutional influences, as well as the quality of leaders and long-term implications. The Supreme Court decision that is the subject of study in this article has sparked controversy and criticism from various parties who consider this decision to be legally flawed and merely a modus operandi, as well as the Supreme Court's unreasonable reasoning. For this reason, the writing of this article is expected to provide a better understanding of the dynamics of changes in regional head election regulations in Indonesia and their implications for democratic practices.]]>
