<![CDATA[The intensifying environmental degradation in Indonesia reveals a gap between the constitutional guarantee of a healthy environment and actual state governance. This discrepancy underscores the urgent need to reinforce the Green Constitution as a normative basis for safeguarding citizens' ecological rights and ensuring sustainable development. This study analyzes the Green Constitution's position within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its implications for state responsibility and environmental policy. Employing a normative juridical approach, this research argues that the Green Constitution necessitates reinterpreting state control over natural resources as a constitutional obligation to uphold ecological sustainability and intergenerational justice. However, implementation faces obstacles, including lax law enforcement, the prioritization of economic interests in development policies, and constraints on regional governments' authority. Therefore, this study recommends policy reconstruction through ecological decentralization, enhanced corporate accountability, a proactive role for the Constitutional Court, and the integration of sustainability principles into legislation and national development policies. Kerusakan lingkungan yang terus meningkat menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat dan praktik penyelenggaraan negara di Indonesia. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penguatan Green Constitution sebagai landasan normatif, untuk memastikan perlindungan hak ekologis warga negara dan keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Green Constitution dalam UUD NRI 1945 serta implikasinya terhadap tanggung jawab negara dan arah kebijakan lingkungan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyatakan Green Constitution menuntut reinterpretasi penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai kewajiban konstitusional, untuk menjaga keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi. Namun implementasinya terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, dominasi kepentingan ekonomi, dan pembatasan peran daerah. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan melalui desentralisasi ekologis, penguatan pertanggungjawaban korporasi, peran progresif Mahkamah Konstitusi, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam seluruh legislasi dan kebijakan pembangunan nasional.]]>
