Nur Indah
Universitas Islam Darud Da'wah wal Irsyad A.G.H Abdurrahman Ambo Dalle Polewali Mandar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Asas Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif Nur Indah; Masrullah
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.836

Abstract

Penelitian ini membahas tentang asas-asas hukum yang harus diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penerapan asas-asas hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dan partisipatif. Dengan metode pendekatan yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan seringkali mengabaikan asas-asas hukum, karena asas hanya merupakan sebuah ide yang abstrak dan bersifat umum dan tidak memuat tentang sanksi. Implementasi asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan belum optimal, sehingga masih sering terjadi sebuah peraturan perundang-undangan ketika diimplementasikan mendapatkan penolakan atau resistensi dari masyarakat.
Model Med-Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dan Perusahaan Nur Indah; Nurul Angraeni
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.837

Abstract

Perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan perusahaan merupakan bagian dari dinamika hubungan kerja yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, adil, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, perselisihan dapat berkaitan dengan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antarserikat dalam satu perusahaan. Artikel ini membahas model med-arbitrase (med-arb) sebagai combined process dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan kajian normatif dan literatur hukum ketenagakerjaan. Med-arb menggabungkan dua tahapan, yakni mediasi untuk mendorong tercapainya kesepakatan secara musyawarah, dan arbitrase sebagai tahap lanjutan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Pembahasan menunjukkan bahwa med-arbitrase menawarkan efisiensi waktu dan biaya dibandingkan proses litigasi di pengadilan, serta memberikan kepastian hukum melalui putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, model ini berpotensi menjaga hubungan baik para pihak karena tetap mengedepankan dialog pada tahap awal. Namun, penerapannya masih menghadapi keterbatasan berupa kebutuhan persetujuan para pihak, potensi konflik peran mediator-arbiter, serta belum adanya pengaturan teknis yang rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman implementatif agar med-arb dapat dioptimalkan dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia.