Wasilah Wasilah
Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peningkatan Usaha Mikro Mustahiq Melalui Program Baznas Microfinance Desa (BMD) di Desa Panyirangan Sampang Wasilah Wasilah; Moh. Fadol; Nur Hayati
Tasyri' : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2026): TASYRI’: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syari’ah
Publisher : Fakultas Hukum dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55656/tjmes.v8i2.868

Abstract

Keterbatasan akses permodalan dan kemampuan manajerial merupakan kendala yang dihadapi sebagian pelaku usaha mikro dari kalangan mustahiq. Artikel ini menganalisis implementasi Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD), efektivitas dan efisiensinya, peluang serta hambatan pelaksanaan, dan kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi mustahiq di Desa Panyirangan, Kabupaten Sampang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan mencakup lima mustahiq yang menjadi informan utama dalam data pendapatan usaha, pengelola BMD BAZNAS Kabupaten Sampang, serta pihak desa; pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka tentang program. Analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa program dilaksanakan melalui survei kebutuhan, sosialisasi, seleksi, penyaluran modal dengan skema qardhul hasan, dan pendampingan. Data lima usaha memperlihatkan peningkatan pendapatan harian yang dilaporkan berkisar 20–100 persen, tetapi capaian berbeda menurut jenis usaha dan kemampuan mengelola modal. Peluang program didukung oleh keberadaan usaha yang telah berjalan, kepercayaan masyarakat, dan koordinasi dengan pemerintah desa; hambatannya meliputi keterbatasan dana, literasi manajerial, pengelolaan persediaan, dan persaingan pasar. Artikel ini menekankan bahwa keberlanjutan pemberdayaan tidak cukup bertumpu pada penyaluran modal, tetapi memerlukan pendampingan dan tata kelola pengembalian yang transparan. Skema “infak seikhlasnya” perlu dibedakan secara jelas dari kewajiban pengembalian pinjaman agar sifat sukarela infak dan keberlanjutan dana program sama-sama terjaga.