Muhammad Afdhal Askar
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap Pengampu Harta Orang yang Tidak Cakap Adelina; Muhammad Afdhal Askar
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2026): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengampuan (curatele) di Indonesia harus dibaca setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 yang mengubah sifat keharusan dalam Pasal 433 KUHPerdata menjadi bersifat fakultatif dan menempatkan ketentuan tersebut dalam kerangka perlindungan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya terhadap pengampu serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam melindungi harta curandus. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari tujuh informan, yaitu empat petugas BHP, satu pengampu, dan dua informan masyarakat/keluarga, disertai observasi dan dokumen BHP. Kohor administratif 2024-2025 memuat 59 penetapan: seluruh pengampu disumpah, 56 menyerahkan inventaris, 43 tercatat melapor tepat waktu, 12 terlambat, dan empat tidak melapor. Karena dokumen yang tersedia tidak memuat jumlah seluruh pengampuan aktif dan status jatuh tempo setiap perkara, angka tersebut digunakan secara deskriptif, bukan sebagai tingkat kepatuhan seluruh populasi pengampuan. Berdasarkan lima faktor Soerjono Soekanto, faktor hukum baru cukup efektif, sedangkan kapasitas penegak hukum dan sarana masih terbatas; temuan mengenai masyarakat dan budaya hukum bersifat indikatif karena informan pengguna terbatas. Dalam hukum Islam, perlindungan harta curandus merupakan maslahah mu'tabarah yang berkaitan dengan hifz al-mal, sedangkan bentuk kelembagaan pengawasan negara dapat dibenarkan melalui maslahah mursalah. Penelitian merekomendasikan pengawasan berbasis risiko, pedoman teknis, dan penguatan koordinasi pengadilan-BHP.