Mila Cahaya
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PELAYANAN PASAR (Studi Kasus pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara) Mila Cahaya; Arif Budiman; Yusran Fahmi
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2216

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Retribusi Jasa Umum dalam pelayanan pasar di Pasar Selasa Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini meliputi keterbatasan toilet umum, penataan pedagang yang belum tertib karena masih banyak pedagang berjualan di pinggir jalan, serta manfaat retribusi yang belum sepenuhnya dirasakan pedagang akibat kondisi fasilitas yang masih rusak dan kurang terawat. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif serta memiliki sifat deskriptif. Pengumpulan bahan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumentasi terhadap dua belas informan yang dipilih secara purposive, meliputi unsur pengelola pasar, petugas penarik retribusi, pedagang, dan pengunjung pasar. Analisis data dijalankan dengan mengikut pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, sedangkan validitas bahan dicek melalui triangulasi sumber serta triangulasi teknik. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berdasarkan empat variabel teori George C. Edward III berada pada kategori cukup optimal hingga belum optimal. Variabel komunikasi, sumber daya dan disposisi tergolong belum optimal sedangkan, struktur birokrasi cukup optimal. Faktor penghambat utama meliputi lemahnya konsistensi komunikasi, keterbatasan jumlah petugas, kondisi fasilitas yang belum memadai, penertiban yang belum tegas, serta pengawasan yang belum maksimal dan lain-lain. Faktor pendukung meliputi tersampaikannya informasi dasar retribusi, sikap petugas yang ramah, pengaruh positif insentif terhadap kinerja, serta tersedianya SOP dan pembagian tugas yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi berkelanjutan, penambahan personel, perbaikan fasilitas fisik, serta penegakan aturan penataan pedagang secara konsisten.