<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD PPD Samsat Kota Jambi. Rendahnya kepatuhan wajib pajak di mana tingkat partisipasi pembayaran tepat waktu masih di bawah 50% dan angka tunggakan mencapai 50%–56% dari total sekitar satu juta unit kendaraan menjadi hambatan mendasar dalam pemenuhan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai skema administrasi, ketidaktahuan atas kelengkapan dokumen pendukung, serta keterbatasan literasi digital menjadi pemicu utama timbulnya antrean panjang, penumpukan berkas, hingga keterlambatan pembayaran yang berujung pada sanksi denda administrasi. Oleh karena itu, pengkajian mendalam mengenai dinamika pelayanan publik dan tingkat pemahaman wajib pajak sangat krusial untuk menemukan solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kendala operasional pelayanan PKB, menganalisis faktor-faktor pemicu keterbatasan pemahaman wajib pajak, mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan serta realisasi penerimaan daerah, dan merumuskan strategi perbaikan mutu layanan di UPTD PPD Samsat Kota Jambi. Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan pada proses pelayanan, wawancara mendalam bersama wajib pajak dan petugas instansi, serta dokumentasi arsip resmi penerimaan dan kepatuhan pajak. Pendekatan kualitatif studi kasus dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam dan menyeluruh fenomena interaksi pelayanan publik, dinamika hambatan komunikasi, serta kesenjangan pemanfaatan teknologi di lingkungan Samsat Kota Jambi secara kontekstual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelayanan bersumber dari kompleksitas alur birokrasi, sosialisasi edukatif yang belum merata, serta masih rendahnya literasi digital pada kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengakibatkan ketidaklengkapan dokumen saat pendaftaran dan belum optimalnya pemanfaatan saluran pembayaran elektronik seperti E-Samsat maupun SIGNAL. Keterbatasan pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pembayaran merupakan salah satu determinan utama yang menghambat efektivitas pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan sektor pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi. Untuk pengembangan akademik berikutnya, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan kajian kuantitatif mengenai efektivitas serta tingkat penerimaan masyarakat (technology acceptance) terhadap penggunaan aplikasi Samsat Digital (SIGNAL) di wilayah perkotaan maupun pedesaan, serta menganalisis efisiensi saluran komunikasi publik dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.]]>
