Wan Raudhatul Jannah Syah Putri
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Transparansi, Akuntabilitas dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Moderasi Komitmen Organisasi Wan Raudhatul Jannah Syah Putri; Maya Sari; Syafrida Hani
Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : LPPM Akademi Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/wf22as06

Abstract

Kinerja instansi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan memiliki sasaran yang jelas. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan capaian yang belum optimal, sehingga topik ini penting diteliti untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah, serta menguji peran komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif pada 33 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel ditentukan secara purposive sehingga diperoleh 99 responden yang terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Subbagian Umum, dan Bendahara. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan Structural Equation Modeling-Partial Least Square menggunakan SmartPLS versi 4.0. Transparansi (β = 0,236; p = 0,000), akuntabilitas (β = 0,220; p = 0,001), dan kejelasan sasaran anggaran (β = 0,234; p = 0,000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan nilai R-Square sebesar 0,738. Komitmen organisasi terbukti memoderasi ketiga hubungan tersebut dengan nilai p masing-masing 0,000; 0,017; dan 0,001. Penguatan transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran yang didukung komitmen organisasi pegawai merupakan prioritas kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah secara berkelanjutan.