<![CDATA[Penelitian ini menganalisis bagaimana akuntabilitas keuangan BUMDesa berfungsi dalam proses hilirisasi pariwisata berbasis ekonomi kreatif serta implikasinya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel pada lima destinasi yang dikelola atau melibatkan BUMDesa: Kranji, Labuhan, Pule, Puncakwangi, dan Sendang Duwur. Data utama berupa transkrip wawancara semi-terstruktur dianalisis secara tematik melalui workflow kompatibel NVivo yang mencakup pembentukan case, node deduktif-induktif, coding bertingkat, matrix coding query, word-frequency query, cross-case comparison, dan negative-case analysis. Hasil menunjukkan bahwa seluruh kasus telah memiliki praktik pencatatan, pelaporan, dan pengawasan, tetapi tingkat kematangan akuntabilitas berbeda. Empat kasus melakukan pelaporan bulanan, sedangkan Pule masih menekankan pencatatan manual dan pelaporan tahunan. Transparansi publik terutama berlangsung melalui musyawarah desa, sehingga akuntabilitas administratif kepada pemerintah desa lebih kuat daripada keterbukaan publik. Hilirisasi masih didominasi jasa parkir dan UMKM makanan-minuman; fasilitasi UMKM yang lebih terstruktur ditemukan di Kranji, Pule, dan Sendang Duwur. Sekitar 37 pekerja langsung disebut dalam lima kasus, di luar pelaku UMKM dan tenaga fleksibel. Studi menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan infrastruktur pemungkin bagi hilirisasi, tetapi tidak cukup tanpa inovasi, fasilitasi UMKM, kompetensi SDM, dan manajemen risiko destinasi. Model Integratif Akuntabilitas-Hilirisasi BUMDesa (MI-AHB) dirumuskan sebagai kontribusi konseptual dan manajerial.]]>
