Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Komparatif Hukum Penggunaan IUD Menurut Organisasi Islam Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Putriyana Rahayu; Hanifa Chaerani; Ariesta Widia Kriesta; Gun Gun Abdul Basit
FATHIR: Jurna Studi Islam Vol 3 No 3 (2026): FATHIR: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/fathir.v3i3.585

Abstract

Penggunaan Intrauterine Device (IUD) sebagai metode kontrasepsi modern masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam karena berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Penelitian ini mengkaji pandangan hukum tiga organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Persatuan Islam (PERSIS), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, mengenai penggunaan IUD. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dasar argumentasi hukum masing-masing organisasi dalam menilai penggunaan IUD; (2) membandingkan metodologi istinbāṭ hukum ketiga organisasi tersebut; dan (3) menjelaskan status hukum penggunaan IUD dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-komparatif (fiqh muqāran) melalui studi kepustakaan terhadap dokumen fatwa resmi, putusan organisasi, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta literatur kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERSIS, NU, dan Muhammadiyah sama-sama menolak kontrasepsi yang menyebabkan kemandulan permanen dan menekankan pentingnya menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Namun, ketiganya berbeda dalam menilai IUD: PERSIS secara historis menempatkan IUD sebagai metode yang tidak dibenarkan berdasarkan keputusan Dewan Hisbah 1993, sedangkan NU dan Muhammadiyah pada umumnya membolehkannya karena bersifat sementara dan reversibel. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penggunaan IUD lebih tepat dikategorikan sebagai tanẓīm al-nasl (pengaturan kelahiran) daripada taḥdīd al-nasl (pembatasan keturunan), sehingga status hukumnya bergantung pada tujuan penggunaan, kondisi kesehatan, dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan