Ahmad Hidayat
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Pelayanan Fiskus, Penerapan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I Teti Herawati; Ahmad Hidayat
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 1: Oktober 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/neraca.v7i2.5582

Abstract

Dalam bidang perpajakan, pemerintah memegang peran yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didongkrak secara terus-menerus untuk mampu memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh pelayanan fiskus, penerapan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian, yaitu pelapor wajib pajak yang berjumlah 400 orang. Sampel diambil menggunakan teknik random sampling (acak). Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat dari nilai t hitung masing-masing variabel lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Besarnya pengaruh masing- masing variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial yaitu pelayanan fiskus mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-hitung sebesar 13,040 > t- tabel1,966, sanksi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-hitung sebesar 2,620 > t-tabel 1,966, dan kesadadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-hitung sebesar 14,431 > t-tabel 1,966, sedangkan secara simultan pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai Fhitung sebesar 1051,658 > F tabel sebesar 2,605. Koefisien determinasi Adjusted R² adalah sebesar 0,888, artinya 88,80 % variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
Pengaruh Kompetensi, Beban Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng Provinsi DKI Jakarta Akbar Wahdini Haikal; Ahmad Hidayat
Reformasi Administrasi Vol. 13 No. 1: Maret 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/x0fdqc30

Abstract

This study aims to analyze the effect of competence, workload and compensation on employee performance in Investment Management Unit and One-Stop Service in Menteng Regency, DKI Jakarta Province. This research method uses a quantitative approach. The sample in this study were 40 respondents using the saturated sampling technique or census method, then processed with multiple regression analysis. The results of this study indicate that competence affects employee performance based on the t value of 7.684> t table 2.024 and a coefficient of influence of 0.637; workload affects employee performance with at value of 2.119> t table 2.024 and a regression coefficient of 0.288; furthermore, compensation affects employee performance with a t value of 2.577> t table 2.024 and a regression coefficient of 0.233. Based on the results of the simultaneous test, the joint influence of each independent variable on the employee performance variable shows positive and significant results with an F value of 50.717> F table of 2.63 and the contribution of competence, workload and compensation to employee performance based on the determinant value of adjust R square of 79.3%.
Evaluasi Program Pengelolaan Air Tanah dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Subhan; Ahmad Hidayat
Reformasi Administrasi Vol. 13 No. 2: September 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/c7j3d543

Abstract

Jakarta, as Indonesia's capital and economic centre, attracts many migrants from rural areas, increasing its population and demand for resources such as groundwater. Jakarta's population growth exceeds the world average, and overexploitation of groundwater results in land subsidence, triggering flooding and tidal surges. The government, through BPPT and ESDM, suggested limiting groundwater withdrawals to prevent further damage to the Jakarta Groundwater Basin (CAT). To address this issue, the DKI Jakarta Provincial Government has launched a groundwater management programme. The purpose of this study is to evaluate the groundwater management program in improving services to the community, analyse the obstacles, and verify the solutions that need to be donein overcoming the obstacles of evaluating the groundwater management program in improving community services at the Investigation, Testing, and Measurement Management Unit of the DKI Jakarta Water Resources Agency. This research uses descriptive qualitative research with the Context, Input, Procces and Product (CIPP) model evaluation method. The result of this research is that the evaluation of DKI's groundwater management programme includes an assessment of the context, inputs, processes and outcomes to reduce exploitation and prevent land subsidence. Clear objectives, realistic targets and specific action plans are essential. Challenges faced include delays in addressing groundwater issues, reliance on illegal sources, and difficulties in coordination between stakeholders. To improve the programme, it is necessary to understand local conditions, involve various stakeholders, and ensureadequate support and resources. Better communication and community education are needed, as well as continuous monitoring and evaluation.