<![CDATA[Pembentukan produk hukum dalam negara demokrasi idealnya berorientasi pada kepentingan umum, keadilan, dan aspirasi masyarakat. Namun, dominasi partai politik, konsentrasi kekuasaan oligarkis, serta praktik politik transaksional berpotensi memengaruhi proses legislasi dan karakter hukum yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh partai politik terhadap pembentukan dan karakter produk hukum di Indonesia serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis melalui analisis norma pembentukan peraturan perundang-undangan dan gejala sosial yang berkaitan dengan dinamika politik legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan partai politik di parlemen, ideologi, strategi koalisi, dan kepentingan elite berperan dalam menentukan arah pembentukan produk hukum. Pengaruh oligarki dan politik transaksional berpotensi mendorong lahirnya regulasi yang lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan masyarakat luas, sebagaimana tercermin dalam kontroversi pembentukan regulasi di bidang pertambangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara dominasi partai politik, oligarki, dan politik transaksional dengan karakter produk hukum dalam demokrasi Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik hukum serta penguatan transparansi, partisipasi publik, dan orientasi kepentingan umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.]]>
