<![CDATA[ABSTRACT This thesis discusses the position of one of the affiliated companies of PT Perkebunan Nusantara XIII as one of the State-Owned Enterprises in terms of Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition. As a form of procurement of goods and services, the direct appointment of affiliated companies has the potential for violations of the principles of fair business competition if they do not comply with the applicable rules. The form of violation that can occur as a result of the direct appointment is the occurrence of conspiracy or discrimination against other business actors that can result in the closing of opportunities for other business actors to participate in the business competition. As a BUMN, PT Perkebunan Nusantara XIII is a business entity whose capital is derived from the separated state assets. This has resulted in PT Perkebunan Nusantara XIII being subject to the rules that become guidelines in conducting its business activities, including in the case of procurement of goods and services as well as possible cooperation carried out by direct appointment through these rules SOE Synergy. This rule raises various interpretations of PT Perkebunan Nusantara XIII as a business actor. In the discussion, the study of the position of PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara as a marketing agent was carried out from both sides of the regulation both from the Anti-Monopoly Law and SOE Synergy. This thesis research was conducted using normative and sociological legal research methods. Furthermore, even though it is contrary to the Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition, SOE Synergy fulfills the provisions referred to in Law Number 5 Year 1999. However, there needs to be an improvement in the clause of the Marketing Agency Agreement of PT Perkebunan Nusantara XIII with PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara so that the position of the agent in accordance with the intended exception in Law Number 5 of 1999. Keywords : Direct Appointment, Agent, State-Owned Enterprises  ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai kedudukan salah satu perusahaan terafiliasi PT Perkebunan Nusantara XIII selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara ditinjau dari Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung perusahaan terafiliasi memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut dalam kompetisi usaha. Selaku BUMN, PT Perkebunan Nusantara XIII adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara XIII tunduk dalam aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa maupun kerja sama yang memungkinkan dilakukan secara penunjukan langsung melalui aturan tersebut Sinergi BUMN. Aturan ini menimbulkan berbagai interpretasi terhadap PT Perkebunan Nusantara XIII sebagai pelaku usaha. Pada pembahasan, kajian mengenai kedudukan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sebagai agen pemasaran dilakukan dari kedua sisi aturan baik dari Hukum Anti Monopoli maupun Sinergi BUMN. Penelitian tesis ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Selanjutnya walaupun bertentangan dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sinergi BUMN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, perlu adanya perbaikan klausul dari Perjanjian Keagenan Pemasaran PT Perkebunan Nusantara XIII dengan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sehingga kedudukan agen sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pengecualian pada UU Nomor 5 Tahun 1999. Kata Kunci : Penunjukan Langsung, Agen, BUMN]]>
