<![CDATA[ABSTRAKTesis ini membahas tentang Konsep Penanggulangan Terpidana Buronan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Terpidana yang memperoleh kekuatan hukum Tetap).. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Perbuatan Pidana Dalam Perkara Pidana Di Bidang Pelaksanaan Konsep Penanggulangan Terpidana Buronan Dalam Tindak Pidana Korupsi, Sebelum dilakukannya pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa, suatu perkara harus menjalani proses dalam penanganan perkara pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan yang berakhir dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melaksanakan putusan tersebut. Proses eksekusi dalam kasus korupsi terkesan lambat, hal ini juga yang membuat kejaksaan harus berusaha keras dalam menjalankan kewajibannya, karena sebagian pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kebebasan, banyak hal yang dilakukan oleh para terdakwa korupsi untuk lepas dari jeratan hukum. Salah satunya dengan lari (Kabur). Upaya jaksa dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu upaya yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh jaksa dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Sedangkan upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan jaksa ketika mengalami kendala dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Upaya preventif dan upaya represif jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan, Dalam hal terpidana melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, jaksa melakukan upaya yaitu dengan menerbitkan terpidana sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Penanggulangan Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi yang akan Datang, Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan. yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Polri, KPK, dan Kejagung meneken Memorandum of Understanding (MoU) dalam penanganan perkara korupsi. MoU tersebut merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya dan dianggap sebagai bentuk penyempurnaan. Kata Kunci : Penanggulangan, Buronan, Korupsi ABSTRACTThis thesis discusses the Concept of Combating Prisoners of Fugitive in Criminal Acts of Corruption (Studies of Convicted Persons obtaining permanent legal power). The approach method used in this research is a normative juridical approach. From the results of this thesis research, it is found that Criminal Acts in Criminal Cases in the Implementation of the Concept of Counter-Terrorism Fugitive in Corruption, Before the implementation of the court's decision by the Prosecutor, a case must undergo the process of handling criminal cases. Starting from investigation, investigation, detention, prosecution to examination in the Court which ends with a decision of permanent legal force. After a decision of permanent legal force, the prosecutor can carry out the decision. The process of execution in the case of corruption seems slow, it also makes the prosecutor should strive in carrying out its obligations, because some of the perpetrators of corruption have freedom, many things done by corruption defendants to escape from the law. One of them by running (Run). The prosecutor's efforts in facing obstacles in implementing the court's decision on convicted persons who were not previously detained were divided into two forms, namely preventive and repressive efforts. Preventive efforts are prevention efforts undertaken by prosecutors in the face of obstacles in carrying out court decisions against convicted persons who were not previously detained. While the repressive effort is the actions of the prosecutor when experiencing obstacles in carrying out the judgment of the convict who was not previously arrested. Preventive measures and repressive efforts of prosecutors in carrying out court decisions on convicted persons who were not previously detained, In the event that the convicted person escaped and was not known to exist, the prosecutor made an effort to publish the convicted person as the Search List of People (DPO). Countermeasures of Criminal Incoming Corruption, In essence, criminal law reform should be pursued by a policy-oriented approach and a value-oriented approach as it is only a part of a policy or policy (ie, part of the politics of law / law enforcement, criminal law politics, criminal politics, and social politics). The policy approach and the value approach to a number of immoral acts are done by adopting acts. which is inappropriate / despicable in society and derived from religious teachings with penal sanctions. Polri, KPK, and AGO signed a Memorandum of Understanding (MoU) in the handling of corruption cases. The MoU is an update of the previous MoU and is considered a form of refinement. Keywords: Countermeasures, Fugitives, Corruption ]]>
