<![CDATA[ABSTRAKPenerapan konsep hak Restitusi korban tindak pidana perdagangan orang khususnyaperempuan dalam sistem peradilan di indonesia masih belum dapat terwujud sebagaimanamestinya; Meskipun telah memliliki landasan hukum yang kuat bahwa restitusi wajibdiberikan oleh pelaku terhadap korban ataupun ahli warisnya. Permasalahan restitusimerupakan permasalahan yang kompleks hal ini dikarenakan permasalahannya bukanhanya meliputi aspek penegakan hukum saja namun juga meliputi sistematika hukumserta kelemahan secara yuridis didalam Undang - Undang nomor 21 tahun 2007 tentangpemberantasan tindak pidana orang. Proses Restitusi lebih diarahkan kepada tanggungjawab pelaku terhadap Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidananya.Restitusi di berikan dengan tujuan meringankan penderitaan korban; sebagai salah satucara merehabilitasi korban; dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakatdalam bentuk tindakan balas dendam. Perumusan masalah yang di tuangkan dalam Tesisini meliputi bagaimana kondisi kejahatan perdagangan terhadap perempuan sertaimplementasi pemberian hak restitusi terhadap perempuan korban perdagangan orang diindonesia wilayah kalimantan barat kota pontianak. Jenis penelitian yang digunakandalam penulisan Tesis ini adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitudimana pengumpulan data baik pengambaran tentang penulisan ini tidak hanyaberdasarakan penulisan dari buku ? buku, literatur, peraturan perundang ? undangan,namun juga dilakukan penelitian lapangan demi mendapatkan data, informasi yang aktualdan relevan. perdagangan orang khsususnya perdagangan terhadap perempuanmerupakan salah satu masalah yang serius karena menyangkut hak asasi seseorangsebagai manusia. Oleh sebab itu diperlukan keterbukaan informasi pelayanan publikterhadap penerapan hak restitusi; kompensansi; pelayanan korban secara terpadu olehsetiap badan/lembaga khusus maupun umum agar dapat mampu melindungi danmendampingi para korban perdagangan orang terutama perempuan dalammemperjuangkan keadilannya.Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perempuan, Restitusi, Viktimologi.ABSTRACThe application of the concept of Restitution rights for victims of trafficking in persons,especially women, in the justice system in Indonesia has not yet been realized as it should;Although it has a strong legal basis that restitution must be given by the perpetrator to thevictim or his heir. The issue of restitution is a complex problem because it does not onlycover law enforcement aspects but also covers legal systematics and legal weaknesses in2Law number 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of people. The process of restitution is directed more towards the responsibility of the offender for the consequences of the criminal act. Restitution is given with the aim of alleviating the suffering of victims; as one way to rehabilitate victims; and can reduce threats or people's reaction in the form of revenge. The formulation of the problem outlined in this Thesis covers how the conditions of trafficking crimes against women and the implementation of the granting of restitution rights to women victims of trafficking in Indonesia in the West Kalimantan region of Pontianak City. This type of research used in writing this thesis is to use empirical research methods in which data collection both depiction of writing is not only based on writing from books, literature, legislation, but also carried out field research in order to obtain data, information actual and relevant. trafficking in persons specifically trafficking in women is a serious problem because it involves a person's human rights. Therefore, disclosure of information on public services is needed for the application of restitution rights; compensation; integrated victim services by each specialized / public body / institution in order to be able to protect and assist victims of trafficking in persons especially women in fighting for justice.Keywords: Trafficking in Persons, Women, Restitution, Victimology]]>
