Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Perlindungan Hukum Investor dan Kontribusinya terhadap Kemajuan Investasi Indonesia: Kajian Yuridis Atas Patriot Bond dan Merah Putih Bond Arief Raidi Ihsan
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i4.3021

Abstract

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan hukum, khususnya terkait ketentuan Pasal 50A yang memberikan perlindungan berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum dan khusus, pidana perpajakan, dan gugatan perdata atas pembelian surat utang khusus tersebut. Penulisan ini menganalisis karakteristik yuridis antara konstruksi perlindungan hukum bagi investor dalam upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia, dengan menempatkannya dalam kerangka prinsip-prinsip hukum investasi internasional mengenai kepastian hukum dan perlakuan adil dan setara (fair and equitable treatment). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Patriot Bond dan Merah Putih Bond secara formal sah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diberikan regulasi, narasi terkait imunitas berpotensi berbenturan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prasyarat kepercayaan investor jangka panjang, sebagaimana ditegaskan dalam standar Financial Action Task Force (FATF) dan prinsip-prinsip umum hukum investasi internasional. Penulisan ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan harmonisasi regulasi agar instrumen pembiayaan berbasis nasionalisme ini tidak mencederai kepastian hukum yang menjadi bagian dari faktor penentu kemajuan investasi di Indonesia.
Tata Kelola Foreign Direct Investment dalam Sektor Ketenagalistrikan Indonesia: Menyeimbangkan Kepentingan Investor Asing, Penguasaan Negara, dan Kepentingan Publik Arief Raidi Ihsan
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 10 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i10.8150

Abstract

Investasi asing langsung dalam sektor ketenagalistrikan Indonesia menghadapi ketegangan antara penguasaan negara, perlindungan investor, dan kepentingan publik berupa keterjangkauan tarif serta keberlanjutan pasokan listrik. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi keseimbangan ketiga kepentingan tersebut dalam kerangka hukum Indonesia serta menelaah implikasi sengketa Karaha Bodas dan reformasi perjanjian investasi bilateral terhadap tata kelola investasi kelistrikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer mencakup konstitusi, peraturan sektor energi dan ketenagalistrikan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta putusan arbitrase dan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan negara merupakan landasan konstitusional, sedangkan perlindungan investor memerlukan kepastian hukum dan penghormatan terhadap komitmen kontraktual. Subsidi listrik dan kewajiban pelayanan publik turut memengaruhi kondisi keuangan PLN serta risiko kontraktual bagi produsen listrik independen. Pembahasan memperlihatkan bahwa tindakan demi kepentingan publik tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila mengabaikan komitmen kontraktual dan transparansi pengambilan keputusan. Reformasi perjanjian investasi dan mekanisme penyelesaian sengketa membuka ruang penyeimbangan perlindungan investor dengan kewenangan regulasi negara. Penelitian menyimpulkan bahwa tata kelola investasi kelistrikan memerlukan integrasi ketiga kepentingan sejak perancangan kebijakan dan kontrak melalui pengaturan transparan, kebijakan subsidi yang dapat diprediksi, serta klausul kepentingan publik dan keadaan darurat.