<![CDATA[ABSTRAKOutsourcing merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan dan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Dalam hubungan hukum ini ada tiga pihak yang saling berkaitan yaitu perusahaan pemberi pekerjaan atau pengguna jasa , perusahaan penerima pekerjaan dan pekerja/buruh . Outsourcing menjadi sorotan banyak pihak karena seringkali terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan-hak-hak pekerja sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Permenakertrans RI Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat di Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah sekaligus menganalisa faktor-faktor penyebab belum efektifnya pemenuhan hak-hak pekerja tersebut serta upaya yang dilakukan agar hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk menganalisa permasalahan tersebut diatas, penulis menggunakan metode normatif sosiologis yaitu menganalisa secara normatif melalui study kepustakaan dan melakukan penelitian langsung dilapangan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa pekerja/buruh bongkar muat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab belum efektifnya pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat disebabkan belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan hak-hak pekerja sektor bongkar muat sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak terhadap pekerja   Kata Kunci: Hak-Hak Pekerja,Outsourcing, Perlindungan Hukum ABSTRACTOutsourcing is a legal relationship based on an agreement to contract work and / or provide services for workers / laborers. In this legal relationship there are three interrelated parties, namely the employer or service user, the employer and the worker / laborer. Outsourcing is in the spotlight of many parties because of the frequent violation of the fulfillment of workers' rights as mandated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower of Republic of Indonesia Minister of Manpower and Transmigration Number 19 of 2012 concerning Partial Submission of the implementation of work to other companies. This study aims to analyze the legal protection of the rights of outsourcing workers in the loading and unloading sector in the District of Mempantan while analyzing the factors that have not been effective in fulfilling the rights of workers and the efforts made so that the rights of workers to the loading and unloading sector can fulfilled as it should. To analyze the problems mentioned above, the author uses the sociological normative method, which is to analyze normatively through literature studies and conduct research directly in the field of companies that use the services of loading and unloading workers. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that have not been effective in fulfilling the rights of workers in the loading and unloading sector are caused by the lack of maximum guidance and labor supervision on the implementation of the loading and unloading sector workers' rights resulting in low awareness of employers to fulfill their obligations to the worker Keywords: Worker Rights, Outsourcing, Legal Protection]]>
