<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implikasi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KPK terhadap independensi pegawai KPK dalam menjalankan fungsi penegakan dan pemberantasan korupsi. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menyebabkan manajemen kepegawaian KPK tunduk pada sistem birokrasi pemerintahan dan ketentuan ASN. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi, profesionalitas, dan objektivitas pegawai KPK dalam menangani perkara korupsi, terutama yang melibatkan pejabat negara atau aktor dengan pengaruh politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan regulasi tersebut terhadap independensi pegawai KPK serta implikasinya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui penelusuran bahan hukum primer berupa peraturan terkait KPK dan ASN, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, kajian akademik, dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan status pegawai menjadi ASN berimplikasi terhadap pola pengelolaan kepegawaian KPK dan berpotensi memengaruhi ruang independensi pegawai dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ketergantungan pada sistem birokrasi pemerintahan juga menimbulkan tantangan terhadap profesionalitas dan objektivitas pegawai dalam melaksanakan kewenangan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme yang menjamin independensi KPK dan pegawainya agar pelaksanaan fungsi penegakan hukum tetap profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.]]>
