Tri Wulansari
Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT MELAYU RIAU DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN HUTAN ULAYAT Nadiha Indira Riani; Suci Ramadhani; Tri Wulansari; Karina; Muhammad Asfi Ranza; Muhammad Fatwa Alghifar
COURT REVIEW Vol 6 No 06 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i06.3142

Abstract

Penelitian ini menganalisis kearifan lokal hukum adat Melayu Riau dalam pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat, khususnya mengenai nilai dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan, serta tantangan dan upaya pelestariannya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen relevan, kemudian dianalisis dengan menguraikan dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa kearifan lokal hukum adat Melayu Riau berperan penting sebagai pedoman masyarakat dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam, membatasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, menerapkan larangan dan sanksi adat, serta membangun tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian hutan ulayat. Praktik pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa aturan adat dapat mendukung pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab sekaligus mempertahankan manfaatnya bagi masyarakat. Namun, penerapan dan pelestarian hukum adat masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, konflik wilayah ulayat, tekanan ekonomi terhadap sumber daya alam, serta perubahan sosial yang memengaruhi pewarisan nilai adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengakuan hukum, pendokumentasian aturan adat, pelibatan generasi muda, serta kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah agar pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat tetap berkelanjutan.