<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dan merekonstruksi aktualisasi konsep living law dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai manifestasi sosiologi hukum, dengan menempatkan ketegangan antara otoritas negara dan otonomi masyarakat sebagai fokus. Latar belakangnya adalah pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari positivisme formal menuju pengakuan pluralisme hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 KUHP Nasional merupakan pengejawantahan teori living law Eugen Ehrlich, hukum progresif Satjipto Rahardjo, sociological jurisprudence Roscoe Pound, dan rekayasa sosial Mochtar Kusumaatmadja, yang memposisikan hukum sebagai produk interaksi sosial, bukan sekadar perintah negara. Namun, konstruksi normatif Pasal 2 memperlihatkan tiga lapis norma yang tidak setara, yaitu rekognisi dalam ayat (1), limitasi melalui empat syarat kumulatif dalam ayat (2), dan delegasi tata cara serta kriteria penetapan kepada Peraturan Pemerintah dalam ayat (3), sehingga aktualisasi living law bersifat terbatas dan terkondisikan. Batasan tersebut memunculkan risiko kooptasi negara (state co-optation) yang berpotensi mereduksi otonomi masyarakat menjadi sekadar norma yang "diizinkan hidup". Dengan demikian, secara struktural Pasal 2 menganut weak legal pluralism yang mereduksi otonomi living law. Rekonstruksi yang diusulkan menekankan penguatan kriteria material melalui indikator operasional turunan teori Ehrlich dan mekanisme prosedural yang partisipatif serta periodik, agar otoritas negara dan otonomi masyarakat berada dalam relasi dialogis yang seimbang, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Dengan rekonstruksi tersebut, Pasal 2 KUHP Nasional dapat berfungsi sebagai jembatan antara law in books dan law in action dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural.]]>
